KPK Pastikan Lukas Enembe Bisa Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Berita97 Dilihat

Kamis, 19 Oktober 2023 – 11:26 WIB

Jakarta – Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, menghadapi sidang putusan hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Dia akan diadili terkait kasus penerimaan suap dan gratifikasi, oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Baca Juga :

Polisi Periksa 6 Pegawai KPK Terkait Dugaan Pemerasan ke SYL Hari Ini, Firli Bahuri Besok

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan berdasarkan keterangan dokter, Lukas dalam kondisi dapat jalani sidang putusan.

“Diagendakan bisa sidang pembacaan vonis,” kata Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Kamis, 19 Oktober 2023. 

Baca Juga :

Babak Baru Kasus Dugaan Pemerasan ke Eks Mentan SYL, Firli Bahuri Diperiksa Polisi 20 Oktober

Lukas sebelumnya menjalani rawat inap di rumah sakit. Namun kini dikabarkan sudah bisa rawat jalan. 

“Informasi yang kami peroleh dari keterangan tim dokter, sejauh ini yang bersangkutan sudah bisa rawat jalan,” kata Ali.

Baca Juga :

Pilih Mahfud MD Jadi Cawapres, Ganjar Bertekad Berantas Korupsi dengan Tegas dan Tak Abu-abu

Pada perkaranya, jaksa KPK menuntut Lukas Enembe dengan pidana 10 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. 

Jaksa menuntut majelis hakim menyatakan Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, seperti termaktub dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain itu, meminta majelis hakim juga menjerat Lukas dengan Pasal penerimaan gratifikasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 12 B UU Pemberantasan Korupsi. 

Tim Jaksa menyakini Lukas terbukti menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 1,9 miliar. Lukas juga dituntut dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 47.833.485.350.

Baca Juga  Gaji Fantastis Lewis Hamilton di Ferrari

Halaman Selanjutnya

Selain itu, meminta majelis hakim juga menjerat Lukas dengan Pasal penerimaan gratifikasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 12 B UU Pemberantasan Korupsi. 



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *